Kami membagi pelayanan menjadi tiga kelompok besar: litigasi di dalam pengadilan, non litigasi di luar pengadilan, serta pendampingan berkala sebagai konsultan hukum.
Bantuan hukum perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di dalam sidang pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Pemeriksaan aspek hukum, pendapat hukum, penyusunan kontrak, perlindungan kepentingan hukum, negosiasi, dan pengurusan perizinan.
Pendampingan berkala bagi klien tetap dan penanganan perkara tertentu secara insidentil.
Pelayanan jasa hukum yang memberikan bantuan hukum perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di dalam sidang pengadilan.
Mendampingi klien, mencari bukti-bukti, dan menyusun pembelaan (pledoi) atas dakwaan jaksa penuntut umum, serta melakukan upaya hukum lanjutan.
Bantuan hukum dalam menangani gugatan dan mewakili klien beracara di persidangan, termasuk jawab-menjawab, pembuktian, dan upaya hukum.
Bantuan hukum dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pejabat negara yang diduga mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berlawanan atau melanggar hak seseorang.
Enam layanan non litigasi berikut membantu klien mengambil keputusan secara aman, terukur, dan terdokumentasi sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa.
Legal audit adalah pemeriksaan secara menyeluruh atas dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, perjanjian-perjanjian, praktik perusahaan, dan peraturan perusahaan berdasarkan analisis hukum (legal opinion) sesuai dengan peraturan yang berlaku, kondisi praktik perusahaan yang baik (good corporate governance), serta perkembangan hukum yang terjadi.
Nasehat atau pendapat hukum atas suatu masalah tertentu. Kami menganalisis masalah beserta seluruh faktor yang ada, baik dokumen, fakta, maupun kondisi objektif dan subjektif yang terjadi, kemudian memberikan pendapat hukum mengenai status hukumnya beserta jalan keluar dan tindakan yang harus dilakukan oleh klien.
Pembuatan kontrak/perjanjian serta penyusunan peraturan perusahaan sesuai hukum positif yang berlaku, agar perusahaan terhindar dari kerugian yang timbul akibat konflik dalam usaha perusahaan.
Layanan dalam kaitannya dengan fungsi lawyer sebagai in-house lawyer: mengantisipasi dan menanggulangi tuntutan atau klaim dari pihak lain dengan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai hukum yang berlaku. Pengusaha dalam menjalankan usahanya sering menghadapi hambatan, baik dari oknum yang tidak bertanggung jawab maupun dari pihak lain, yang dapat merugikan bahkan menghancurkan nama baik dan kedudukan usaha. Proteksi secara hukum diperlukan agar risiko kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan.
Banyak sengketa dapat dielakkan apabila sejak awal hubungan bisnis sudah didampingi lawyer. Di meja negosiasi, pihak yang mewakili kepentingan bisnis melihat dari aspek bisnisnya, sementara lawyer melihat dari aspek hukum dan formulasinya ke dalam kontrak. Kami membantu teknik negosiasi dan perumusan solusi agar tercapai kesepakatan yang tepat dan mengikat.
Banyak hal dapat diselesaikan dengan baik di meja negosiasi jika ada lawyer yang memahami teknik negosiasi sekaligus mampu mencari solusi yang tepat.
Pengurusan izin-izin dan segala perizinan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu usaha, seperti:
Selain tiga kelompok pelayanan utama, kantor kami menangani berbagai bidang jasa pelayanan hukum lain yang diatur dan berlaku di Indonesia, sesuai kebutuhan klien.
Kompetensi para lawyer kami terbagi dalam tiga kelompok bidang hukum utama.
Hukum pertanahan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum perusahaan, hukum perpajakan, hukum tentang perjanjian/kontrak, hukum perburuhan/ketenagakerjaan, hak cipta, paten dan merek, serta bidang hukum lain yang berkaitan dengan bisnis.
Penyusunan dan penelaahan kontrak, legal audit, penyusunan peraturan perusahaan, pendampingan negosiasi, pengurusan perizinan usaha, serta pendampingan penyelesaian sengketa bisnis.
Hukum perkawinan dan hukum waris, baik berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW), hukum Islam, maupun hukum adat.
Permohonan penetapan ahli waris, gugatan pembagian waris, gugatan cerai dan permohonan cerai talak, hak asuh anak, serta perjanjian perkawinan dan pemisahan harta.
Hukum pidana, hukum tata usaha negara, urusan atau masalah keimigrasian, hukum tata kepabeanan, perpajakan, dan lain-lain.
Pendampingan pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan, pembelaan di persidangan, pendampingan sebagai pelapor atau korban, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta pengurusan dokumen keimigrasian dan kepabeanan.
Kami membuka dua pola kerja sama sebagai konsultan hukum, serta pelayanan konsultasi biasa bagi siapa pun yang membutuhkan pendapat hukum.
Klien tetap memperoleh jasa khusus sesuai kontrak, di antaranya advis dan pendapat hukum, baik secara lisan maupun tertulis, terhadap semua permasalahan hukum yang berhubungan dengan aktivitas klien.
Klien tidak tetap yang meminta bantuan hukum untuk suatu kasus tertentu dengan memberikan surat kuasa khusus. Kasus yang diserahkan ditangani secara profesional sampai tuntas.
Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, arbitrase (BANI), maupun badan peradilan yang diakui di Indonesia.
Para lawyer kami berpengalaman dalam memberikan konsultasi dan penyelesaian di bidang hukum pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor kami dapat bertindak sebagai pelapor/korban ataupun terlapor, dan dapat juga mendampingi klien menghadapi permasalahan pidana. Penanganan diberikan penuh tanggung jawab dan tuntas.
Kami dapat bertindak sebagai penggugat/pemohon serta mewakili kepentingan hukum klien dalam menghadapi permasalahan perdata dan bisnis, termasuk gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
Penyelesaian masalah hukum melalui non litigasi merupakan harapan kami. Setiap perkara klien diusahakan diselesaikan secara kekeluargaan guna tercapainya penyelesaian yang cepat dan saling menguntungkan (win-win solution), sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi klien.
Ketika perusahaan melakukan efisiensi dan berujung pada pemutusan hubungan kerja, kami memberikan nasehat, bantuan hukum, dan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, termasuk perselisihan hubungan industrial.
Setiap perkara yang dipercayakan kepada kantor kami dikenakan biaya sesuai kesepakatan bersama. Taksiran berikut kami cantumkan sebagai gambaran awal, sebagaimana tertulis dalam company profile kami.
Komponen biaya penanganan perkara secara litigasi mencakup biaya operasional (administrasi dan transport), panjar biaya perkara di setiap tingkat peradilan, biaya yang timbul dalam pemeriksaan (biaya ahli, pemeriksaan setempat, sita jaminan, dan lain-lain), serta success fee yang besarnya dibicarakan sesuai kesepakatan. Angka di atas bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kesepakatan para pihak.
Kami berusaha membuat proses kerja sama menjadi jelas sejak langkah pertama.
Datang langsung ke kantor kami, atau hubungi melalui telepon dan WhatsApp. Konsultasi dapat pula dilakukan dengan membuat janji di tempat yang disepakati. Biaya konsultasi dihitung apabila membutuhkan waktu lebih dari 30 menit, dengan lama konsultasi sesuai posisi perkara yang dibahas (minimal 1 jam).
Kami memetakan fakta, dokumen yang tersedia, serta kemungkinan penyelesaian damai maupun jalur litigasi, beserta perkiraan waktu dan biaya.
Untuk klien tetap, kerja sama dituangkan dalam perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Untuk perkara tertentu, klien memberikan surat kuasa khusus sesuai kebutuhan penanganan.
Perkara ditangani secara profesional sampai tuntas, dengan laporan perkembangan yang berkesinambungan dan tetap menjaga kerahasiaan klien.
Ceritakan persoalan Anda, kami bantu menentukan langkah hukum yang paling tepat dan efisien.
