Dalam praktik di Pengadilan Agama, istilah perceraian tidak tunggal. Terdapat cerai talak dan cerai gugat (gugat cerai). Keduanya berakhir pada putusan yang sama, yaitu putusnya perkawinan, tetapi kedudukan para pihak dan konsekuensi prosedurnya berbeda.
Perbedaan mendasar
| Aspek | Cerai Talak | Gugat Cerai |
|---|---|---|
| Pihak yang mengajukan | Suami sebagai pemohon | Istri sebagai penggugat |
| Dasar utama | Ikrar talak di depan sidang | Adanya alasan perceraian yang dibuktikan |
| Sebutan pihak | Pemohon dan termohon | Penggugat dan tergugat |
| Kewajiban nafkah | Dapat dibebankan kepada pemohon, misalnya nafkah iddah dan mutah sesuai pertimbangan hakim | Disesuaikan dengan tuntutan dan bukti dalam gugatan |
Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa pokoknya. Mediasi bukan formalitas, sebab perdamaian yang tercapai di ruang mediasi dapat mengakhiri perkara tanpa putusan.
Konsekuensi yang perlu dipersiapkan
- Hak asuh anak dan mekanisme bertemu anak tetap menjadi pertimbangan utama hakim, bahkan ketika perceraian sudah diputus.
- Nafkah lampau, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak merupakan tuntutan yang harus dibuktikan, tidak dapat sekadar diklaim.
- Harta bersama dihitung sejak masa perkawinan berlangsung, sehingga penelusuran aset dan utang menjadi bagian penting dalam pembuktian.
- Pembagian harta dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau dalam perkara terpisah.
Dokumen yang lazim diperlukan
Buku nikah atau akta perkawinan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian. Untuk perkara yang diputus secara verstek karena salah satu pihak tidak hadir, pengadilan mensyaratkan pemberitahuan resmi yang telah dilakukan secara patut.
Langkah paling menentukan adalah memilih jalur dan menyusun tuntutan secara tepat sejak awal. Perubahan posisi para pihak di tengah proses akan memakan waktu dan biaya tambahan.