Dalam banyak sengketa ketenagakerjaan, pokok masalahnya bukan pada alasan pemutusan hubungan kerja, melainkan pada prosedur yang dilalui. Perusahaan yang gagal membuktikan telah menempuh prosedur dapat dinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak sah, dengan konsekuensi pemulihan hubungan kerja atau pembayaran sejumlah hak sesuai putusan.
Tahapan yang lazim ditempuh
- Peringatan tertulis bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dengan masa berlaku yang jelas dan disampaikan secara patut.
- Pemberitahuan maksud pemutusan hubungan kerja kepada pekerja disertai alasan dan uraian hak yang akan diberikan.
- Musyawarah bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Hasilnya dituangkan dalam risalah yang ditandatangani para pihak.
- Apabila bipartit tidak mencapai kesepakatan, dilanjutkan melalui mediasi pada dinas ketenagakerjaan setempat.
- Jika mediasi tidak berhasil, perkara diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk memperoleh putusan.
Risalah bipartit yang ditandatangani kedua belah pihak adalah bukti paling kuat bahwa prosedur telah dilalui. Risalah yang hanya berbentuk catatan internal tanpa tanda tangan sering tidak dapat dijadikan pembuktian yang memadai.
Hak yang umumnya diperhitungkan
- Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dihitung berdasarkan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja.
- Uang penggantian hak, antara lain penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan biaya atau ongkos pulang bagi pekerja yang bersangkutan.
- Upah sampai dengan tanggal efektif pemutusan, serta hak lain yang timbul dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Pemutusan atas permohonan pekerja sendiri umumnya dihitung berbeda dengan pemutusan oleh pengusaha, kecuali disepakati lain secara tertulis.
Peran Legal Protection
Pendampingan sejak tahap pemeriksaan internal membantu perusahaan memastikan setiap langkah terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga mengurangi risiko tuntutan atas kekurangan pembayaran hak pekerja maupun perselisihan lanjutan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Sebaliknya, bagi pekerja, memahami tahapan di atas membantu menilai apakah haknya telah diberikan sesuai ketentuan, serta menentukan langkah hukum yang tepat apabila terjadi selisih perhitungan.